Gubernur Jatim Beri Saran Wali Kota Surabaya

Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya masih menunggu penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) melalui keputusan Mahkamah Konstitusi. Bopda SMA dan SMK tidak dapat disalurkan karena pengelolaan SMA/SMK berdasarkan UU 23 tahun 2014 berada pada pemerintah provinsi.

Berdasarkan pertemuan pejabat pemkot dan pemprov, Gubernur Jatim, Soekarwo, menyarankan Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran untuk memberikan bantuan khusus siswa miskin (BKSM) jenjang SMA/SMK.

Namun, saat ditemui usai menghadiri kuliah umum Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di Universitas Airlangga (Unair), Kamis (29/12/2016), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku tidak menyoalkan hasil evaluasi Gubernur Jatim.

Menurut dia, dana Bopda tetap dialokasikan untuk SMA/SMK sembari menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Uangnya ada, ya tetap belanjanya begitu. Nanti cuman nggak diserap sebelum ada putusan MK,” katanya, singkat.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Surabaya, Reni Astuti, mengungkapkan telah melakukan hearing dengan berbagai pihak. Formulasi anggaran memang harus dibuat untuk membantu warganya dalam kondisi apapun. Namun, pola penganggaran ini harus menyesuaikan undang-undang.

Di dalam pedoman penyusunan APBD 2017, lanjut Reni, pemerintah daerah tidak bisa menganggarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang bukan menjadi wewenangnya.

“Yang tetap dianggarkan sekarang ini, dalam bentuk program dan kegiatan. Salah satunya adalah Bopda. Yang itu kemudian bisa menjadikan SMA/SMK gratis di Surabaya,” ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan, sebenarnya ada opsi yang bisa diambil Pemkot Surabaya untuk bisa membantu warganya.

Sayangnya opsi itu tidak diambil. Opsi pertama berdasar Permendagri 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah menjadi Permendagri 21/2011.

“Di pasal 47 itu ada formula bantuan keuangan khusus (BKK). Ini bisa sebenarnya dimodel begini agar SMA/SMK gratis bisa berlanjut,” tuturnya. Reni menjelaskan, BKK modelnya seperti Bopda selama ini. Dana yang berasal dari Pemkot Surabaya akan diserahkan ke Provinsi Jatim yang selanjutnya disalurkan ke SMA/SMK. Opsi kedua, adalah melalui Bantuan Kepada Siswa Miskin (BKSM).

Sedangkan dana Bopda dari pemerintah kota sekitar Rp 152 ribu. Jika dijumlahkan kisaran untuk biaya operasional per bulan mencapai Rp 268.200.

Pada 2009 pernah diberlakukan SPP, untuk jurusan teknik kebutuhannya mencapai Rp 400 ribu per bulan. Sedangkan jurusan nonteknik Rp 272 ribu. Jika jumlah itu dikurangi dana BOS, dan pemerintah kota ikut membantu pembiayaan, maka kemungkinan sekolah gratis masih bisa diterapkan.

"Kalau pakai BOS dan Bopda, kebutuhannya juga terpenuhi," lanjutnya.

Meski begitu, saat ini, semua SMA/SMK di Surabaya masih menunggu kebijakan terkait kemungkinan penarikan SPP.


Tidak ada komentar:

Write a Comment


Top